Masa kependudukan
Jepang di Indonesia berlangsung dari tahun 1942 dan berakhir pada 17 Agustus
1945, yang ditandai dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. Pada
masa kependudukan Jepang dalam kurun waktu 3 tahun tersebut telah membawa
banyak dampak yang mempengaruhi perkembangan Bangsa Indonesia, baik dampak
positif dan negatif.
Kependudukan Jepang di Indonesia tentunya
telah merugikan rakyat Indonesia, khususnya setelah partai politik yang telah
ada sejak masa penjajahan Belanda dihapuskan oleh pihak Jepang, yang sebenarnya
banyak diantara partai politik tersebut yang berguna dalam perkembangan bidang sosial,
politik, ekonomi, kesejahteraan rakyat dan pendidikan bangsa. Terlebih lagi,
pendidikan di Indonesia dalam perguruan tinggi di masa itu terasa sangat
mustahil. Para guru di Indonesia dipekerjakan sebagai pejabat, dan peredaran
buku berbahasa Inggris dan Belanda pun dilarang sehingga sulit untuk mengadakan
pendidikan untuk perguruan tinggi. Selain itu, jutaan rakyat Indonesia,
khususnya para petani diwajibkan untuk melakukan kerja paksa (romusha) dibawah pemerintahan Jepang,
yang sifatnya sangat merugikan dan tidak manusiawi. Jepang pun melakukan
pengawasan yang ketat sehingga tidak ada pers yang bersifat independen. Kondisi
perekonomian Negara pun menjadi sangat kacau, sehingga terjadi krisis ekonomi. Hal
tersebut terjadi karena adanya inflasi yang disebabkan oleh pencetakan uang negara
secara berlebihan. Banyak rakyat Indonesia pun yang menderita kelaparan karena
Jepang mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia untuk keperluan
perang, yang meliputi minyak, logam, sandang dan pangan. Oleh karena itu,
kondisi Negara pada saat itu sangatlah kacau, keamanan rakyat pun tidak dapat
dijamin, yang ditandai dengan maraknya kasus perampokan, pemerkosaan, pembunuhan,
dan lain- lain.
(romusha)
Memang sepertinya masa kependudukan
Jepang di Indonesia merupakan masa- masa yang sangat kelam bagi Indonesia,
namun di sisi lain, Jepang telah membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia,
terutama dalam pembentukan semnagat nasionalisme bagi pemuda Indonesia. Hal
tersebut ditandai dengan digunakannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional,
dimana rakyat dibebaskan untuk menggunakan Bahasa Indonesia untuk berkomunikasi.
Jepang juga membentuk gerakan anti-Belanda, yang secara tidak langsung
meningkatkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, nama ‘Batavia’
yang diberikan oleh Belanda diganti menjadi ‘Jakarta’. Selain itu, Jepang
berusaha mengambil hati rakyat dengan mendekati pemimpin- pemimpin bangsa, hal
ini menyebabkan para pemimpin bangsa mendapatkan kesempatan untuk memimpin
rakyat Indonesia. Jepang juga telah mendirikan sekolah- sekolah dan membentuk
sistem belajar- mengajar SD 6 tahun, SMP 9 tahun, dan SLTA, serta membentuk
sistem Nippon-sentris yang memperkenalkan kegiatan upacara di sekolah, yang
secara tidak langsung membangkitan semangat nasionalisme bagi generasi muda.
Dalam bidang ekonomi, Jepang mendirikan kumyai
yaitu koperasi yang berguna untuk kepentingan bersama. Juga memperkenalkan
suatu sistem yang berguna di bidang pertanian yang dikenal sebagai line system, yaitu sistem pengaturan
bercocok tanam secara efisien yang membantu meningkatkan produksi pangan.
Jepang juga sangat berguna dalam pelatihan militer bangsa Indonesia. Pada
dasarnya, Jepang melatih pemuda Indonesia untuk keperluan perang mereka, namun
pelatihan tersebut menjadi suatu bekal bagi para pemuda bangsa untuk menghadapi
kembalinya pemerintahan Kolonial Belanda di kemudian hari. Jepang pun membentuk
strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu Rukun Tentangga (RT) atau Tonarigumi. Dan untuk mempersiapkan kemerdekaan
Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI dan dari sinilah muncul ide
pembentukan Pancasila.
(sidang BPUPKI)


No comments:
Post a Comment